Lamongan, ganasnews- Berbagai isu yang beberapa waktu terakhir merebak baik menyangkut kehidupan politik demokrasi dan penyelenggara negara maupun menyangkut kesejahteraan rakyat menjadi persoalan nasional. Hal tersebut memicu gerakan mahasiswa di sejumlah wilayah di Indonesia.

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aksi Cipayung Lamongan terdiri dari DPC GMNI Lamongan, HMI Lamongan dan PC PMII Lamongan menyerbu gedung DPRD Kabupaten Lamongan dengan menyuarakan 4 tuntutan di antaranya, menolak Masa Jabatan Presiden 3 Periode juga Wacana Amandemen UUD 1945 serta Wacana penundaan Pemilu 2024, selanjutnya menolak kenaikan harga BBM, kenaikan harga minyak goreng serta menolak kenaikan PPN, Rabu (13/4).

“kami tergabung dari Cipayung Lamongan melakukan aksi, tuntutan dengan 4 point, tolak 3 periode presiden dan juga wacana amandemen UUD 45, yang kedua tolak naiknya BBM, tolak naiknya harga minyak goreng, sekaligus tolak PPN,” jelas Amir Mahfut Ketua DPC GMNI Lamongan sekaligus Korlap Aksi Cipayung.

Baca juga :   Wujudkan Jalan Mulus, Pemkab Lamongan Akan Bangun 44 Ruas Jalan Antar Kecamatan Di Tahun 2022

Advertisements

Mahasiswa menganggap semua persoalan yang terjadi dalam masyarakat saat ini sebagai suatu kegagalan pemerintah Indonesia baik dalam bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan pemerintahan.

“kita melakukan longmarch dari Plaza Lamongan sampai kami akan memblokade tugu Adipura, dan sampai batas ini kami berangkat jam 10.00 dan hari ini jam 11.00 kita masih mengepung gedung DPRD untuk menuntut dan harus di pertanggungjawabkan oleh DPRD selaku wakil daerah Kabupaten Lamongan terkait persoalan nasional ini,” tuturnya.

Aksi massa mahasiswa tersebut ditemui anggota DPRD dari fraksi PKB, Mahfud Shodiq dan Retno dari Fraksi Demokrat, namun massa aksi tidak puas dan ingin masuk kedalam gedung DPRD.

“Kami menyambut dengan baik apa yang menjadi tuntutan semua, aspirasi itu akan kami terima dengan baik, nanti akan kami sampaikan,” tutur Mahfud dihadapan massa aksi.

Baca juga :   Wagub Jatim Emil Dardak Hadiri Seminar Nasional HPN Di Lamongan
Advertisements

Namun keinginan massa aksi untuk masuk ke gedung DPRD sempat tidak diizinkan anggota DPRD tersebut.

“tadi sebenarnya kita sudah bernegosiasi dengan beberapa perwakilan anggota dewan yang mana dalam isi negoisasi tersebut kita diizinkan masuk ke lobi, tapi ternyata sampai detik ini kita tidak dimasukkan ke dalam, kita hanya dibiarkan di luar, padahal dari kita sebenarnya ingin tetap masuk di gedung Paripurna biar kita lebih enjoy karena ini memang persoalan nasional yang harus benar-benar diketahui oleh wakil rakyat daerah terutama, agar nantinya juga semua bisa tahu semua keluhan masyarakat sehingga nantinya bisa bersinergi antara mahasiswa dengan wakil rakyat daerah,” ungkap Amir.

Pada akhirnya massa aksi membuat petisi untuk ditandatangani anggota DPRD Lamongan tersebut.(Idr)

Advertisements

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: