Lamongan, Ganasnews- Puluhan petani pemilik lahan dalam plot PT. Jakamitra yang belum dibebaskan dan dibeli mendatangi Kantor Desa Kemantren pada Kamis (31/3).

Kedatangan mereka di temui langsung Kepala Desa Kemantren beserta Ketua BPD dan Sekdes yang kemudian mengakomodir aspirasi para petani tersebut tanpa kehadiran pihak PT. Jakamitra.

Akibatnya Kades Kemantren berikut Ketua BPD tidak bisa menghadiri undangan PT. Jakamitra dan pihak Ponpes Sunan Drajat dalam kegiatan konsultasi publik Amdal yang diadakan pada pukul 09.00 WIB di Ponpes Sunan Drajat saat itu karena harus menerima kurang lebih 50 petani desa setempat yang ingin menyampaikan aspirasinya.

Perlu diketahui bahwa luasan lahan milik 50 petani tersebut dalam 50 bidang, total sekitar 30 hektar yang belum dibebaskan dan dibeli oleh PT. Jakamitra. Menurut informasi dari pihak desa, pembebasan lahan untuk kawasan industri ini sejak tahun 2018 lalu hingga sekarang.

Advertisements

Suaji, Kepala Desa Kemantren mengungkapkan bahwa selama lahan para petani di Desa Kemantren ini belum dibebaskan dan dibeli oleh PT. Jakamitra, maka pihaknya tidak akan ikut menandatangani dokumen analisa dampak lingkungan (Amdal) tersebut, yang saat ini dilakukan konsultasi publik.

“Perlu diingat, kami Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Kemantren tidak anti terhadap investasi yang masuk di desa ini. Malah senang dan mendukung sekali, kalau investasi masuk maka desa kami akan maju dengan banyak warga desa yang terserap bekerja di kawasan industri tersebut,”tuturnya.

“Akan tetapi, seyogyanya pihak pemilik PT. Jakamitra bisa ke kantor desa, bersama petani dan pemdes bisa berkomunikasi mengakomodir aspirasi kami serta mencari solusi terbaik sesuai ketentuan aturan yang ada,” lanjutnya.

Baca juga :   Bupati Yes Koordinasi Dengan Kementrian PUPR Tindaklanjuti Pengerjaan dan Pembongkaran Jembatan Nasional
Advertisements

Diharapkan ke depan bisa terlaksana dan jika kawasan industri telah berdiri dengan banyak perusahaan dapat menyerap tenaga kerja lokal dari Desa Kemantren.

Selama 3 tahun ini, akibat dampak masuknya investasi yang rencananya untuk kawasan industri, Suaji mengaku bahwa dirinya bersama perangkat desa sudah beberapa kali dipanggil Polres Lamongan bahkan Polda Jatim.

“Ini demi membela kepentingan masyarakat petani pemilik lahan dalam plot PT. Jakamitra,” tuturnya.

Menurutnya apa yang dilakukan pemerintahan Desa Kemantren kali ini, karena belajar dari pengalaman lalu. Di mana mereka pernah kecewa terkait pembebasan lahan untuk proyek shorebase beberapa tahun yang lalu, khawatir akan terulang kembali.

Advertisements

Hal senada juga diungkapkan Ketua BPD Desa Kemantren saat memberikan sambutan “saya khawatir akan terulang seperti di Shorebase. Di mana yang menjadi ujung tombak adalah Kyai kita (Ponpes Sunan Drajat, red), saat ini yang mengundang juga sama.”

“Jangan sampai terulang lagi. Kala itu, saat kita menuntut terkait kompensasi ke Shorebase, ternyata di suruh menuntut ke PT. Rotari yang membebaskan lahan di desa saat itu. Dan akhirnya ludes tak ada hasil. Colong playu, maka saat ini kita harus mengantisipasinya,” pesannya mengingatkan.

Hakim (60) salah seorang petani warga desa setempat meminta agar saat kegiatan jual beli tanah, semua pemilik lahan dipertemukan langsung dengan pihak pembeli yakni pemilik PT. Jakamitra, sehingga tidak ada praktek makelar, selain itu harga tanah ditetapkan sesuai keberadaan lokasi, kita contoh pembebasan lahan di Tuban.

Baca juga :   Sebanyak 92 Pejabat Dalam Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan di Lantik Bupati Yes

“Misal harga tanah di dalam seharga Rp. 1 juta/meter sedang tanah pinggir jalan harga Rp.5 juta/meter. Itu harus ditetapkan di hadapan petani pemilik tanah,” jelasnya.

Advertisements

Sedangkan aspirasi petani lainnya, jika lahannya tidak terbeli apakah PT. Jakamitra bisa memberi akses jalan keluar masuk menuju ke sawahnya. Bahkan salah satu petani yang hadir mendorong pemerintah desa agar meminta kompensasi dan CSR pada PT. Jakamitra akibat aktivitasnya di Desa Kemantren.

Aspirasi yang menjadi tuntutan masyarakat petani pemilik lahan dalam plot PT. Jakamitra Indonesia, dirangkum dan dibacakan oleh Sekdes Ahmad Nurhamim .

Kesimpulan dari hasil penyampaian aspirasi, Kades bersama warga tetap berkomitmen mengusahakan perusahaan menyelesaikan lahan petani dalam plot, agar dibeli. Kedua, jika belum terbeli lahannya maka wajib memberikan akses jalan keluar masuk dalam lahan petani tersebut.

Selanjutnya yang ketiga, apabila melakukan kegiatan harus ada kompensasi yang jelas terhadap masyarakat petani khususnya. Dan keempat, mengawal untuk mendatangkan pucuk pimpinan PT. Jakamitra untuk difasilitasi dengan masyarakat Desa Kemantren.

Advertisements

“untuk mewujudkan keinginan masyarakat petani yang mana lahannya berada dalam plot, maka Kepala Desa dan jajarannya membutuhkan dukungan masyarakat Desa Kemantren,” pungkasnya. (Idr)

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: