Lamongan, Ganasnews- Komisi D DPRD Kabupaten Lamongan terima kehadiran TKSK dari 27 Kecamatan untuk klarifikasi atas pernyataan ketua Komisi D dalam pemberitaan yang baru-baru ini beredar di media sosial yang dirasa menyudutkan TKSK.

Bahwa pemberitaan atas dugaan kecurangan maupun tindak intimidasi serta anggapan adanya indikasi keterlibatan TKSK yang turut bermain dengan suplier atau agen nakal dalam penyaluran Bantuan Sosial Sembako BPNT yang diberikan kepada KPM, itu tidaklah benar karena tidak sesuai fakta dilapangan dan tidak terbukti alias hanya katanya.

Dalam hal ini para TKSK sudah bekerja dalam penyaluran BPNT dengan berpedoman dari surat edaran Kemensos tentang Program Percepatan Penyaluran Bansos Sembako/BPNT periode Januari hingga Maret 2022 serta surat PT Pos Indonesia sesuai intruksi Presiden RI.

Advertisements

Miftakhul Hakim TKSK Babat yang sekaligus juga Koordinator TKSK mengaku bahwa TKSK sudah bekerja sesuai tupoksi berdasarkan edaran dari Kementerian Sosial.

“saya selalu sesuai tupoksi saya sosialisasi edukasi, yang saya edukasi sesuai dengan edaran menteri tidak boleh ada potongan, serupiah pun dari siapapun kemudian ini adalah bantuan sembako yang diperuntukkan untuk membeli sembako, yang memenuhi unsur karbohidrat, protein, mineral, vitamin, tapi pengadaannya, pabrikan tidak boleh, kita edukasi,” akunya.

Terkait isu yang beredar di media sosial Miftakhul menyampaikan kepada awak media supaya jangan tanya ke oknum yang tidak jelas.

“kemudian masyarakat ada yang ramai-ramai masalah sembako, kita klarifikasi bagaimana TKSK di program yang baru ini, jangan tanya ke yang lain tanya langsung ke kita yang tahu kondisinya dilapangan,” tegasnya.

Advertisements

Miftakhul menyampaikan agar para KPM harus pintar-pintar dalam memanfaatkan bantuan-bantuan dari pemerintah.

“misalnya pembayaran anak sekolah, anak sekolah sudah dapat PKH, lansia sudah dapat, anak kecil sudah dapat. Nah ini sembakonya supaya masyarakat betul-betul punya pangan, kemudian bagaimana pengadaannya, sesuai dengan edaran yang terbaru, boleh di e-warung, boleh diwarung sembako, boleh dipasar tradisional dengan maksud apa, kalau bisa warung di sekitar situ biar perekonomian masyarakat terangkat, maksutnya begitu, tapi tidak boleh dipaksakan ke salah satu, jadi uang juga tidak boleh dirampas silahkan dibawa pulang oleh KPM kemudian dibelanjakan, kita mengedukasi supaya belanja yang benar,”tuturnya.

Baca juga :   Partisipasi Penanggulangan Bencana, BPBD Lamongan Kirim Bantuan Untuk Korban Erupsi Semeru Lumajang

“jadi harapan kami kedepan masyarakat semakin pinter sehingga ini menjelang puasa soal pangan masyarakat tidak sampai kekurangan, jadi tolong dicatat tidak ada paksaan harus belanja di satu tempat, tidak ada, tidak boleh, seperti informasi yang beredar saya tidak tahu siapa, mohon di tunjuk siapa TKSKnya,” tegasnya.

Menanggapi isu KPM yang dipaksa harus belanja di e-warung yang sudah ditentukan, Miftakhul menyampaikan bahwa ini bukan pendamping PKH tapi TKSK yang ditugaskan untuk mengedukasi masyarakat, jadi tugas TKSK itu Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan masing-masing punya wilayah.

Advertisements

“kondisi dikecamatan lain saya tidak tahu, saya tidak berani, jadi tolong langsung ditanya jangan-jangan nanti orang bukan TKSK bilang TKSK atau mungkin desa atau perangkat,yang pasti saya pastikan edaran kementrian sosial tidak boleh ada paksaan boleh dibelanjakan dimana saja,”terangnya.

Diwawancara terpisah usai acara audensi Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Lamongan, Abdul Shomad memberikan penjelasan terkait penyaluran BPNT yang dilakukan TKSK.

“saya tadi sudah menanyakan beberapa hal terkait penyaluran yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan TKSK kemarin, karena memang dilapangan ada sedikit persoalan yang harus kita urai terkait dengan pembelanjaan – pembelanjaan KPM yang sudah di kondisikan sama TKSK, dikondisikan di tempat ini, tempat ini, nah karena penyalurannya sudah melalui kantor pos, kawan-kawan TKSK juga sudah paham bahwa ini tidak ada agen lagi yang mensuplay bahan-bahan sembako dan kawan-kawan KPM nanti diharapkan lebih mengerti ada edukasi dari kawan-kawan TKSK Dinas Sosial,” jelasnya.

Baca juga :   Tanggul Waduk Rancang Jebol, 4 RT Tergenang Air

Lebih lanjut para TKSK berharap adanya perhatian dari dewan atas usaha-usaha sosial yang dilakukan TKSK yang diantaranya menjadi garda depan bagi Lamongan bebas pasung serta mengeluarkan kembali taliasih/atensi kepada TKSK yang selama ini tidak dikeluarkan.

Advertisements

“Selanjutnya terkait dengan aspirasi TKSK terkait dengan dana operasional yang digulirkan kawan-kawan TKSK kemarin, karena selama ini kawan-kawan TKSK itu bekerja tanpa ada reward operasional dari pemerintah kabupaten, ini saya harapkan pemerintah Kabupaten Lamongan ditahun anggaran 2023 besok ada pos untuk operasional untuk teman-teman baik TKSK maupun teman-teman pendamping yang lain,”tambah Abdul Shomad.

Abdul Shomad berharap di penyaluran bulan april ini persoalan-persoalan yang kemarin muncul ini sudah tidak ada lagi.

Mengenai pernyataannya dalam suatu pemberitaan yang telah beredar, Abdul Shomad tidak dapat menjelaskan dan menunjukkan bukti-bukti ataupun data laporan yang menurutnya telah dikirim seseorang kepadanya.

“informasi-informasi yang masuk ke kita itu luar biasa banget terkait dengan adanya pengkondisian-pengkondisian itu, walaupun tidak seluruhnya oknum kepala desa, oknum TKSK, menyiapkan barang-barang yang sudah dipakai untuk di fixkan dari uang itu sendiri, jadi edaran dari kementrian juga sudah jelas, masyarakat KPM diperbolehkan belanja di manapun, ini kan tidak melanggar aturan dari kementrian itu,” pungkasnya.(Idr)

Advertisements

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: