LAMONGAN, GNews.com- Melalui produk hukum yang diharapkan dapat memberi asas kemanfaatan bagi masyarakat Kabupaten Lamongan. Eksekutif dan Legislatif Lamongan saling memberi dukungan dan apresiasi positif terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diusulkan masing-masing.

Tiga Raperda usulan pemerintah daerah tersebut meliputi pencabutan atas Perda Nomor 18 Tahun 2007 tentang lembaga kemasyarakatan di kelurahan, Raperda tentang retribusi pelayanan tera/tera ulang, dan Raperda tentang retribusi persetujuan bangunan gedung yang diapresiasi positif fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lamongan.

“Disampaikan terima kasih atas apresiasi positif dan dukungan Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Faksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Persatuan Nasional Rakyat Indonesia, dan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya terhadap Raperda tentang pencabutan atas Perda Nomor 18 Tahun 2007 tentang lembaga kemasyarakatan di kelurahan ,” Ucap Bupati Yes dalam Rapat Paripurna Hari Ketiga dalam rangka Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Tiga Raperda Usulan Pemerintah Daerah dan Jawaban Fraksi atas Pendapat Bupati terhadap Dua Raperda Inisiatif DPRD, Senin (6/12).

Baca juga :   Sinergitas Antar Wilayah, Bupati Yes Terima Kunjungan 2 Bupati Kabupaten Tetangga

Terhadap Raperda retribusi pelayanan tera/tera ulang, Bupati Yes mengatakan akan segera melaksanakan sosialisasi secara masif kepada masyarakat usai Raperda ini disetujui untuk meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya tera/tera ulang dengan sasaran pedagang yang memiliki alat ukur, takar,timbang dan perlengkapannya sehingga meminimalisir terjadinya pelanggaran.

Baca juga :   Resmikan 4 Gedung Layanan Masyarakat, Bupati Yes Apresiasi Inovasi RSUD Dr. Soegiri Lamongan
Advertisements

“Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Disperindag terus berupaya melakukan penambahan SDM ahli untuk melakukan pelayanan sehingga Perda ini dapat maksimal dalam pelaksanaannya,” ungkap Bupati Yes.

Terkait Raperda retribusi persetujuan bangunan gedung yang dinilai sebagai jenis retribusi baru sebagaimana dalam pasal 114 angka 1 UU nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, Bupati Yes menyampaikan bahwa pemerintah akan selalu melakukan updating dan pengawasan terhadap persetujuan bangunan gedung, dimana dalam proses persetujuannya melalui system SIMBG.

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: