LAMONGAN, Ganasnews – Kinerja DPRD dan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lamongan kembali dipertanyakan, terkait penutupan kantor Koperasi Central Artha Niaga dengan sejumlah kasusnya yang mengundang keresahan masyarakat Lamongan masih belum jelas hingga saat ini.

Pasalnya sudah hampir 7 bulan, namun rencana penutupan koperasi tersebut belum juga ada kejelasan dari pihak-pihak terkait.
Menurut Mukhlas ketua AMLA kinerja DPRD dan pihak dinas Koperasi dan UKM Lamongan tidak jelas dan terkesan tidak serius menanggapi kasus koperasi Central Artha Niaga.

“Koperasi seharusnya bertindak menurut aturan koperasi tapi disini koperasi Central Artha Niaga tidak layak dikatakan seperti koperasi, karena penemuan kita dilapangan itu banyak sekali, koperasi tersebut berulah seperti rintenir, seharusnya dengan aduan kita ke dewan itu memberi efek jera pada koperasi tersebut,” ujarnya. (19/10).

Baca juga :   Klarifikasi Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Lamongan Terkait Video Viral Motif Sarung Singomengkok

Menyikapi persoalan koperasi ini, Abdul Ghofur Ketua DPRD Kabupaten Lamongan mengatakan bahwa pihak komisi B sudah merekomendasi dinas Koperasi untuk menindak lanjuti ke propinsi Jawa Timur.

Advertisements

“Jadi antara komisi B dan 7 lembaga (AMLA) waktu audensi itu, komisi B merekomendasi kepada dinas terkait untuk menindak lanjuti ke propinsi Jawa Timur hasilnya masih ditunggu nanti hasilnya dari dinas itu apa nanti diserahkan ke komisi B lagi” jelas Abdul Ghofur.

Mukhlas menambahkan bahwa permasalahan yang lebih konkrit lagi terkait koperasi itu telah melakukan praktek seperti mafia, pembayaran sangat mencekik masyarakat seperti yang telah ia paparkan saat audensi beberapa bulan yang lalu, namun ia kecewa karena hasil audensi yang merujuk pada penutupan koperasi itu lama sekali sampai saat ini.

Baca juga :   Jalan Nasional di Lamongan Anjlok, Pengendara Dihimbau Gunakan Alternatif Lain

“Disitulah permasalahannya kenapa sampai 6 – 7 bulan ini? Sampai kapan lagi? Apakah sampai 1 tahun, 2 tahun ? Siapa yang memberi ijin koperasi itu beroperasi di Lamongan ? Karena koperasi itu bukan produk Lamongan” tuturnya.

“Makanya saya minta surat penutupan secepatnya biar tidak berdampak pada masyarakat lainnya, karena masyarakat anggotanya semua mengalami hal yang sama pemerasan, penekanan, pengancaman, bahkan penipuan dan tindak arogansi lainnya dari pihak koperasi” tambahnya.

Advertisements

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: