LAMONGAN, Ganasnews – Gedung DPRD Kabupaten Lamongan di datangi ratusan guru honorer yang tergabung dalam Forum Honorer Sekolah Non Kategori (FHSNK) dari seluruh wilayah 27 Kecamatan Lamongan, kamis siang (14/10). Sebanyak 411 guru honorer yang telah lulus Pasing Grade P1, P2, P3 ini hadir menyuarakan aspirasi mereka terkait rekrutment PPPK 2021. Nampak dalam aksi mereka menggunakan busana khas Lamongan. Diruang Bapemperda gedung DPRD Lamongan, kurang lebih 20 orang perwakilan FHSNK diterima hearing bersama anggota dewan Komisi D Abdul Shomad, Kepala Dinas Pendidikan Munif Syarif, ketua DPRD Abdul Ghofur, Kepala BKD dan Kepala Dinas Keuangan dan Aset Daerah. “Ada 3 aspirasi, yang pertama terkait rekrutment PPPK 2021 tahap satu, yang kedua terkait dengan kenaikan insentif, yang ketiga kita menghimbau bahwa kepala sekolah itu sudah selayaknya tidak membuka lowongan baru untuk honorer, jadi itu mestinya ditindak lanjuti dengan surat oleh kepala dinas supaya kepala-kepala sekolah tidak masukkan honorer baru sementara kita fokus dengan honorer yang belum jelas ini” tutur Syukron Ma’mun selaku ketua FHSNK.
Baca juga :   Buka Program Kemitraan Siswa International, Bupati Yes Persiapkan Pemuda Pemimpin Masa Depan Berwawasan Global
Dalam hal ini FHSNK meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan melalui anggota DPRD diantaranya yang pertama menyampaikan surat resmi kepada Panselnas PPPK 2021, yang berisi meminta agar honorer yang lulus Pasing Grade tahap 1 diberi formasi tambahan dan ditempatkan pada sekolah induk tempat asal mereka mengajar, kemudian honorer yang telah lulus Pasing Grade tahap 1 tidak lagi mengikuti tahap 2, lanjut meminta afirmasi tambahan untuk honorer sesuai masa kerja, juga mengklarifikasikan terkait PG murni, afirmasi, dan usia kurang dari 35 tahun, dan memprioritaskan peserta PPPK 2021 tahap 2 untuk honorer Sekolah Negeri dan menangguhkan peserta dari Sekolah Swasta. “jadi tidak perlu lagi masuk di tahap 2 karena ditahap 2 itu pesaingnya lebih banyak dari swasta itu kalau sudah mempunyai serdik maka serdik itu pointnya 500 jadi teman-teman berharap tahap 2 mereka tidak usah mengikuti, langsung di tempatkan termasuk nanti kejelasan terkait afirmasi masa kerja, jadi masa kerja itu belum dapat afirmasi sampai hari ini” jelasnya. “Karena di Lamongan sendiri totalnya ada 560 formasi padahal mestinya pemkab itu mengusulkan tidak 500, jumlah PTT Lamongan 2.545 paling tidak mengusulkan 1000, usul 500 sementara 560 lulus terus kemudian tidak dapat formasi akhirnya terus berjuang” terangnya.
Baca juga :   The full story of Thailand’s extraordinary cave rescue
Aspirasi kedua mereka meminta kenaikan insentif pada APBD 2022 sebesar Rp. 500.000,- dengan pengaturan kualifikasi sesuai masa kerja secara adil. “Jadi harapan kami hari ini ada pencerahan karena kita juga mengharapkan kehadiran dari 3 dinas pendidikan, BKD, dinas keuangan dan aset daerah, termasuk kita juga berharap ada kenaikan insentif karena hari ini kita masih terima 200 sampai 250” ucapnya. Ketiga, mereka juga meminta agar Kepala Dinas Pendidikan menghentikan masuknya honorer baru. “Termasuk persyaratan dari perekrutan PPPK ini dimudahkan dapodik, ketika dapodik dimudahkan kemudian kepala-kepala sekolah itu cenderung tidak fair memasukkan GTT baru dan itu rentan jadi rivalnya teman-teman yang sudah mengabdi lama” tukasnya. Ditanya terkait manipulasi data pengabdian yang dilakukan oleh kepala sekolah, Syukron menbenarkan bahwa hal itu rentan terjadi.

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: